Mahasiswa Aceh dari berbagai perguruan tinggi menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor Gubernur Aceh, Kamis (8/1/2026). Mereka mendesak pemerintah pusat untuk menetapkan status bencana nasional bagi banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh. Aksi ini dipicu oleh penanganan bencana yang dinilai belum maksimal dan lambatnya proses pemulihan.

Sekretaris Daerah Aceh, M Nasir, menerima aspirasi langsung dari para pendemo tanpa sekat. Ia menyimak keluhan dan mendengarkan penyampaian aspirasi dari para orator. Nasir menyatakan bahwa Pemerintah Aceh telah menyampaikan seluruh data kerusakan kepada pemerintah pusat dan menyepakati pandangan mahasiswa bahwa dampak bencana di Aceh layak ditetapkan sebagai bencana nasional.

Keluhan dan Permintaan Mahasiswa

• Banyak rumah warga masih terendam lumpur dan sejumlah wilayah tetap terisolir setelah 40 hari pascabencana.
• Mahasiswa mempertanyakan alasan pemerintah pusat belum menetapkan status bencana nasional untuk Aceh.
• Mereka mendorong pemerintah daerah untuk mengupayakan penetapan status tersebut.

Tanggapan Pemerintah Aceh

• Sekda M Nasir menyatakan bahwa Pemerintah Aceh telah menyampaikan seluruh data kerusakan kepada pemerintah pusat.
• Ia menyepakati pandangan mahasiswa bahwa dari besaran dampak, bencana di Aceh layak ditetapkan sebagai bencana nasional.
• Pembicaraan berlangsung tanpa sekat di bawah tangga pintu utama kantor gubernur, menunjukkan keterbukaan pemerintah daerah dalam menerima aspirasi masyarakat.

Dampak Bencana di Aceh

• Aceh merupakan salah satu provinsi dengan dampak bencana terbesar dan memerlukan solusi konkret.
• Proses pemulihan pascabencana dinilai lambat, dengan banyak rumah warga masih terendam lumpur dan wilayah terisolir.
• Mahasiswa menginginkan penanganan yang lebih cepat dan efektif untuk mengatasi dampak bencana yang melanda Aceh.

Langkah Selanjutnya

• Pemerintah Aceh akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengupayakan penetapan status bencana nasional.
• Mahasiswa berharap bahwa aspirasi mereka dapat segera ditindaklanjuti untuk mempercepat proses pemulihan pascabencana.
• Keterbukaan dan kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat diharapkan dapat mengatasi dampak bencana dengan lebih efektif.