Wacana Pilkada DPRD Ancam Partisipasi Publik di Aceh, Akademisi Ingatkan Cacat Demokrasi

Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Ar-Raniry, Ramzi Murziqin, menilai wacana dewan perwakilan rakyat memilih kepala daerah berpotensi merusak kualitas demokrasi di Aceh. Ia menekankan bahwa partisipasi publik dan representasi politik akan berkurang, yang dapat melemahkan demokrasi.

Ramzi menyampaikan hal ini dalam Focus Group Discussion bertajuk Pilkada Langsung dan Ancaman Demokrasi: Menakar Integritas dalam Bingkai Kekhususan Aceh, Selasa, 7 April 2026. Ia menegaskan bahwa kesalahan negara adalah mencoba mengubah sistem yang tidak bisa ditawar dalam demokrasi, yaitu partisipasi rakyat.

Dampak Wacana Pilkada DPRD

• Partisipasi publik berkurang: Mekanisme pilkada melalui DPRD dinilai dapat mempersempit kanal representasi politik masyarakat Aceh.
• Kepercayaan publik menurun: Ramzi mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap negara akan semakin menurun jika partisipasi masyarakat dibatasi.
• Cacat demokrasi: Wacana ini berpotensi menciptakan cacat demokrasi dan melemahkan integritas pemilihan kepala daerah.

Alternatif Pilkada Asimetris

Ramzi mengusulkan penerapan pilkada asimetris yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah. Ia menilai pendekatan ini lebih relevan dibandingkan memaksakan satu model pemilihan secara seragam. "Lebih bagus kita lakukan pilkada asimetris yang bukan cerita baru. Dengan demikian, pilkada asimetris memberikan ruang karakteristik terhadap daerah," ucapnya.