Banjir besar yang melanda tiga provinsi di Sumatra, termasuk Aceh, dinyatakan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus berdampak besar pada ekonomi nasional. Sumatra menyumbang 22 persen dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Indonesia, sehingga pemulihan pascabencana menjadi prioritas utama.

Wamendagri menyebut dampak banjir dan longsor kali ini lebih dahsyat dari tsunami Aceh pada tahun 2004, dilihat dari luas wilayah terdampak, lama bencana, dan dampak ekonomi. Pemerintah telah mengerahkan 1.100 praja IPDN dan 1.000 personel Kementerian Kelautan untuk penanganan dan pendampingan pemulihan, dengan fokus pada Aceh Tamiang.

Dampak dan Respons Pemerintah

• Dampak Ekonomi: Banjir di Sumatra, termasuk Aceh, berdampak signifikan pada ekonomi nasional karena Sumatra menyumbang 22 persen PBB Indonesia.
• Perbandingan dengan Tsunami 2004: Wamendagri menyebut dampak banjir kali ini lebih dahsyat dari tsunami Aceh pada tahun 2004.
• Respons Pemerintah: Pemerintah mengerahkan 1.100 praja IPDN dan 1.000 personel Kementerian Kelautan untuk pemulihan pascabencana.
• Fokus Pemulihan: Aceh Tamiang menjadi salah satu titik fokus pemulihan, termasuk pemulihan kantor pusat pemerintahan.
• Kunjungan Mentan: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau langsung pemulihan lahan persawahan di Gampong Pinto Makmur, Aceh Utara.

Pemerintah berkomitmen untuk membagi peran dan konsentrasi bantuan agar kepala daerah merasa terdampingi dan tidak ditinggalkan dalam proses pemulihan pascabencana ini.

Langkah Pemulihan

• Rehabilitasi Lahan: Pemulihan lahan persawahan yang terdampak banjir dan longsor di Aceh Utara.
• Penyaluran Bantuan: Penyaluran bantuan sarana produksi untuk petani yang terdampak.
• Percepatan Tanam: Percepatan tanam untuk memastikan ketahanan pangan di wilayah terdampak.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pemulihan pascabencana dapat berjalan dengan cepat dan efektif, serta mengurangi dampak ekonomi yang lebih luas.