Penyaluran bantuan jaminan hidup (Jadup) bagi korban banjir besar tahun 2025 di Kabupaten Aceh Singkil menuai polemik di tengah masyarakat. Ketidakjelasan data penerima memicu keresahan warga hingga berujung pada penundaan penyaluran bantuan tersebut.

Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon, secara resmi melayangkan surat kepada PT Pos Cabang Tapaktuan yang membawahi sejumlah Kantor Cabang Pembantu (KCP) di wilayah Aceh Singkil. Surat bernomor 466.1/405 berisi permohonan penundaan penyaluran bantuan Jadup hingga situasi dinilai kondusif.

Polemik Data Penerima

• Ketidakjelasan data penerima memicu keresahan warga dan berujung pada penundaan penyaluran bantuan.
• Bupati Aceh Singkil secara resmi meminta penundaan penyaluran bantuan hingga situasi kondusif.
• Surat resmi bernomor 466.1/405 dikirimkan kepada PT Pos Cabang Tapaktuan.

Dampak dan Respons Masyarakat

• Warga resah dan protes karena ketidakjelasan data penerima bantuan.
• Kritik dan keluhan disampaikan secara langsung dan melalui media sosial.
• Tekanan publik yang cukup besar memicu pemerintah daerah mengambil langkah antisipatif.

Langkah Pemerintah Daerah

• Penundaan penyaluran dinilai perlu untuk menghindari potensi konflik sosial yang lebih luas.
• Koordinasi lebih lanjut bersama unsur Forkopimda untuk menyelesaikan persoalan.
• Evaluasi dan verifikasi ulang data penerima bantuan diharapkan dapat menjadi solusi agar penyaluran bantuan tepat sasaran.