Disdukcapil Kota Banda Aceh mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap beredarnya website palsu yang mengatasnamakan instansi mereka. Website resmi Disdukcapil Kota Banda Aceh adalah disdukcapil.bandaacehkota.go.id, sementara website palsu dengan alamat disdukcapilbandaaceh.org berpotensi menyebarkan informasi yang tidak benar.

Kepala Disdukcapil Kota Banda Aceh, Heru Triwijanarko, menyampaikan bahwa masyarakat harus lebih berhati-hati dalam mengakses informasi terkait layanan administrasi kependudukan. Ia menegaskan bahwa seluruh informasi resmi hanya disampaikan melalui website resmi dan kanal komunikasi resmi pemerintah serta media sosial, yakni akun Instagram @disukcapil_bna.

Imbauan untuk Masyarakat

• Masyarakat diimbau untuk tidak mengakses maupun mempercayai informasi yang terdapat pada website palsu tersebut.
• Pastikan kembali alamat website sebelum mencari informasi atau mengajukan layanan kependudukan.
• Segera laporkan apabila ditemukan indikasi nama atau logo instansi kepada pihak yang berwenang.

Layanan Disdukcapil Banda Aceh

• Kantor Disdukcapil Kota Banda Aceh ramai dipadati warga yang mengurus berbagai dokumen administrasi kependudukan.
• Mayoritas pemohon merupakan remaja yang baru memasuki usia 17 tahun dan melakukan perekaman KTP-el pemula.
• Disdukcapil Banda Aceh berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama di awal tahun.

Heru Triwijanarko juga mengapresiasi tingginya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan sejak dini, khususnya bagi remaja yang telah memenuhi syarat wajib KTP. Ia memastikan bahwa layanan adminduk akan terus berjalan optimal demi memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dengan adanya website palsu ini, masyarakat diharapkan dapat lebih waspada dan hanya mengakses informasi melalui kanal resmi yang telah ditentukan oleh Disdukcapil Kota Banda Aceh. Hal ini penting untuk mencegah kerugian dan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Disdukcapil Kota Banda Aceh juga mengajak masyarakat untuk segera melaporkan apabila ditemukan indikasi nama atau logo instansi kepada pihak yang berwenang. Dengan demikian, diharapkan dapat mencegah penyebaran informasi yang tidak benar dan melindungi masyarakat dari potensi kerugian.