Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Saifuddin Muhammad alias Yah Fud meminta semua pihak di Kabupaten Bireuen untuk segera mengakhiri polemik bantuan untuk korban bencana. Polemik ini dinilai merugikan korban dan citra Bireuen, serta menimbulkan gelombang aksi unjuk rasa.

Yah Fud menekankan pentingnya fokus pada pemulihan dan pendataan korban yang objektif untuk menghindari gejolak sosial. Ia juga mendorong kerja sama antara BPBD, Pemkab, dan DPRK untuk mempercepat rehab rekon.

Dampak Polemik Bantuan

• Polemik bantuan korban bencana di Bireuen dinilai merugikan korban dan citra daerah.
• Gelombang aksi unjuk rasa ke kantor DPRK Kabupaten Bireuen.
• Kegaduhan yang timbul hanya akan merugikan korban bencana.

Pentingnya Pendataan Korban

• Pendataan korban harus dilakukan secara objektif dan profesional.
• Data yang diserahkan kepada Pemerintah Pusat harus mencakup semua sektor dan korban yang terdampak.
• Korban yang terdampak secara ekonomi juga harus didata, termasuk sawah, kebun, tambak, dan UMKM.

Kerja Sama untuk Pemulihan

• BPBD dan Pemkab Bireuen diminta fokus mengurus nasib para korban bencana.
• DPRK diharapkan mendukung penuh kerja Pemkab Bireuen.
• Proses rehab rekon akan dilakukan oleh Satgas Pemerintah Pusat, sehingga data yang akurat sangat penting untuk menghindari gejolak sosial di kemudian hari.

Yah Fud berharap semua stakeholder di Kabupaten Bireuen untuk lebih kompak dan fokus menjalankan tugas masing-masing agar upaya pemulihan dampak bencana dapat berjalan lebih cepat dan efektif.

Kesimpulan

Polemik bantuan korban bencana di Bireuen perlu segera diakhiri untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar. Fokus utama harus diberikan pada pemulihan dan pendataan korban yang objektif untuk memastikan semua korban mendapatkan haknya dan proses rehab rekon berjalan lancar.

Dengan kerja sama yang baik antara BPBD, Pemkab, dan DPRK, diharapkan pemulihan dampak bencana di Bireuen dapat berjalan lebih cepat dan efektif, serta menghindari gejolak sosial di kemudian hari.