Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026 hingga April baru digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan ASN. Program prioritas yang dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama pemulihan pascabencana dan stimulus ekonomi, belum berjalan.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Saifuddin Muhammad alias Yah Fud mendesak Pemerintah Aceh untuk segera merealisasikan program-program tersebut. Menurutnya, realisasi APBA sangat penting untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta menjadi stimulus bagi kebangkitan ekonomi rakyat.

Dampak Terhadap Masyarakat

• Program pemulihan pascabencana yang meliputi rehabilitasi infrastruktur seperti normalisasi sungai, bendungan, waduk, dan irigasi belum dimulai.
• Infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana juga belum diperbaiki, padahal sangat vital untuk mata pencaharian masyarakat.
• Keterlibatan warga dalam kegiatan pembangunan diharapkan dapat menggerakkan perekonomian yang terpuruk.

Penyebab Keterlambatan

• Pengembalian dana Transfer Ke Daerah (TKD) menyebabkan perlunya penyesuaian dan revisi dokumen Pergub Penjabaran APBA dan DPA SKPA.
• Yah Fud meminta masyarakat memahami keterlambatan ini dan berharap Pemerintah Aceh segera menyelesaikan proses birokratis dan administratif.

Harapan ke Depan

Yah Fud berharap dengan segera terealisasinya APBA, uang belanja Pemerintah Aceh dapat beredar di masyarakat dan meringankan beban warga terdampak bencana. Ia juga mendorong pembuatan timeline untuk percepatan tender dan penandatanganan kontrak kolektif.