Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Suhaimi N, mendesak Bupati Abdya Safaruddin untuk menutup sementara aktivitas pertambangan di wilayah tersebut. Desakan ini disampaikan di tengah kondisi cuaca ekstrem yang dinilai dapat meningkatkan risiko bencana alam.

Suhaimi, yang akrab disapa Shemi, menekankan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Menurutnya, aktivitas pertambangan tidak hanya berpotensi merusak lingkungan, tetapi juga dapat memicu bencana seperti longsor dan banjir, terutama di musim hujan.

Dampak Lingkungan dan Risiko Bencana

• Keselamatan masyarakat dinilai lebih penting daripada alasan ekonomi dari aktivitas pertambangan.
• Potensi bencana seperti longsor dan banjir dapat meningkat akibat aktivitas tambang di tengah curah hujan tinggi.
• Kerusakan lingkungan seperti kerusakan daerah aliran sungai juga menjadi kekhawatiran utama.

Evaluasi dan Audit Lingkungan

• YARA mendorong pemerintah daerah untuk melakukan audit lingkungan independen terhadap seluruh aktivitas pertambangan.
• Hasil audit diharapkan dapat dibuka kepada publik agar masyarakat mengetahui potensi risiko yang dihadapi.
• Kebijakan penutupan sementara tambang dapat menjadi momentum untuk evaluasi menyeluruh terhadap dampak pertambangan bagi lingkungan dan masyarakat.

Belajar dari Bencana Lalu

Shemi mengingatkan pemerintah daerah untuk belajar dari bencana hidrometeorologi yang terjadi di sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menurutnya, korban akibat bencana tersebut tidak sedikit, dan tidak boleh terulang di Abdya karena kelalaian dalam mengambil langkah pencegahan.

"Bencana tidak pernah datang tiba-tiba. Ia selalu diawali oleh kelalaian manusia," ujar Shemi. Dengan demikian, langkah preventif seperti penutupan sementara tambang dinilai sangat penting untuk melindungi keselamatan masyarakat dan lingkungan di Aceh Barat Daya.

Kewenangan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengambil langkah preventif, termasuk penutupan sementara tambang. Kebijakan ini diharapkan dapat meminimalkan risiko bencana dan melindungi masyarakat dari potensi dampak negatif aktivitas pertambangan.