Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) sedang menghadapi tantangan dalam pengawasan. Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat Daya, Suhaimi alias Shemy, menyorot kinerja Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG) yang dinilai minim aktivitas dan lemah dalam melakukan pengawasan terhadap operasional dapur penyedia makanan.

Menurut Shemy, sejak dapur berjalan, Satgas MBG tidak terlihat turun langsung melakukan pengecekan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kualitas makanan yang dibagikan kepada penerima manfaat, terutama anak sekolah dan kelompok rentan. Program MBG menyangkut langsung aspek kesehatan masyarakat sehingga tidak boleh dijalankan tanpa pengawasan ketat.

Tugas Satgas MBG

• Menyusun rencana aksi daerah
• Mengoordinasikan pelaksanaan program lintas perangkat daerah
• Memonitoring dan mengevaluasi secara berkala
• Menjamin ketersediaan, distribusi, dan pengawasan makanan bergizi di sekolah dan masyarakat
• Melaporkan pelaksanaan program kepada bupati dan pemerintah pusat

Kekhawatiran dan Risiko

• Kualitas makanan yang dibagikan kepada anak sekolah dan kelompok rentan
• Potensi penyimpangan anggaran tanpa pengawasan yang ketat
• Risiko penurunan kualitas makanan yang dapat berdampak pada kesehatan masyarakat

Shemy menegaskan bahwa pengawasan merupakan kunci keberhasilan program berbasis bantuan pemerintah. Tanpa pengawasan, risiko penurunan kualitas makanan hingga potensi penyimpangan anggaran tidak bisa dihindari. Ia juga menekankan bahwa pengawasan tidak boleh seremonial, tetapi harus ada jadwal kunjungan rutin, laporan terbuka, dan evaluasi berkala.

Tanggung Jawab Satgas

Satgas MBG bertanggung jawab langsung kepada bupati dan seluruh biaya kegiatan dibebankan pada APBK 2025 sepanjang tersedia dan dianggarkan. Pertanyaannya, mengapa Satgas tidak bekerja secara rutin? Shemy berharap agar Satgas MBG dapat segera melakukan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan kualitas dan keamanan makanan yang dibagikan kepada masyarakat.