Puluhan korban banjir di Bireuen masih bertahan di halaman Kantor Bupati selama 12 hari. Mereka menuntut kepastian bantuan hunian dari pemerintah daerah. Sebanyak 23 kepala keluarga atau sekitar 65 jiwa tinggal di lima tenda darurat yang didirikan di lokasi tersebut. Mereka berasal dari sejumlah desa, di antaranya Kapa dan Raya Dagang di Kecamatan Peusangan, Alue Kuta di Jangka, serta Salah Sorong di Jeumpa.
Salah seorang pengungsi, M. Amin, mengatakan hingga kini para korban masih menunggu realisasi bantuan, termasuk Dana Tunggu Hunian (DTH) dan jatah hidup (jadup). Kondisi pengungsian berlangsung sederhana dengan fasilitas terbatas. Para korban hidup berhimpitan di bawah terpal, bahkan merayakan Idul Fitri 1447 Hijriah di lokasi tersebut.
Kondisi Pengungsian
- 23 kepala keluarga atau sekitar 65 jiwa tinggal di lima tenda darurat.
- Para pengungsi berasal dari beberapa desa di Bireuen, termasuk Kapa, Raya Dagang, Alue Kuta, dan Salah Sorong.
- Kondisi pengungsian berlangsung sederhana dengan fasilitas terbatas.
- Para pengungsi mengeluhkan belum adanya realisasi bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) dan jatah hidup (jadup).
Tuntutan Pengungsi
- Para pengungsi mendesak pemerintah daerah untuk segera menyediakan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap).
- Mereka meminta penyaluran bantuan bagi korban yang belum menerima, serta pendataan ulang yang dinilai belum merata.
- Para pengungsi menetapkan tenggat waktu 30 hari agar hunian sudah dapat ditempati.
- Jika tidak, para korban mengancam akan menempuh jalur hukum.
Keluhan dan Harapan
- Sejumlah pengungsi mengaku belum menerima bantuan apa pun sejak rumah mereka terdampak banjir.
- Mereka menilai hunian sementara menjadi kebutuhan mendesak sembari menunggu pembangunan hunian tetap.
- Para pengungsi berharap pemerintah daerah segera memberikan kepastian dan solusi bagi mereka.
Baca Artikel di Sumber Asli
Dapatkan informasi lengkap dari kanal terpercaya.
Populer Pekan Ini
Semua BeritaKorban banjir Aceh khawatir, ajukan gugatan administratif PTUN
Korban bencana sumatera melalui tim advokasi dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengajukan gugatan tindak administrasi pemerintah ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jak
Warga Aceh Khawatir Utang RSUDZA Rp 392 Miliar Ancam Layanan
"Kita punya beban utang cukup besar. Ini menyangkut manajemen. Terhadap beban yang sudah ada, bagaimana menutupinya?" kata anggota Pansus
: Bupati Abdya Tenang Pastikan RSUD-TP Layani Semua Peserta JKA
Safaruddin menegaskan bahwa JKA menyangkut hak dasar masyarakat Aceh & tanggung jawab negara dalam memastikan rakyat tidak kehilangan akses kesehatan
Warga Aceh Penasar Bagaimana Indeks Demokrasi Naik Jadi 83,43
Pemerintah Aceh mencatat capaian signifikan dalam pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2025.


Diskusi Hangat
0 Kontribusi Komunitas
Suara Anda Sangat Berarti
Jadilah pionir dalam diskusi ini.