Pemerintah menargetkan pembangunan 36.669 unit hunian tetap (huntap) bagi korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Namun, hingga kini hanya 110 unit yang rampung dibangun, sementara 1.359 unit lainnya masih dalam proses pengerjaan. Ketimpangan antara kebutuhan dan realisasi ini membuat pemerintah berpacu dengan waktu untuk mempercepat pembangunan, terutama setelah Idulfitri 1447 Hijriah.

Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, memastikan percepatan akan dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah. Pembangunan huntap menjadi kebutuhan mendesak bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi, terutama bagi mereka yang rumahnya rusak berat hingga hanyut.

Skema Pembangunan Huntap

• Skema In Situ: Pembangunan di lokasi asal dengan mempertimbangkan keamanan lahan. Salah satu proyeknya berada di Kabupaten Bireuen, Aceh, dengan rencana 365 unit rumah.
• Skema Relokasi Komunal: Pembangunan kawasan hunian baru di lokasi yang dinilai aman bagi warga yang tidak bisa kembali ke tempat semula.

Upaya Pemerintah

• Menyediakan hunian sementara (huntara) serta Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp1,8 juta bagi warga yang memilih menyewa tempat tinggal.
• Melibatkan berbagai pihak, mulai dari BNPB, Kementerian PKP, hingga dukungan dari Polri dan sektor swasta.

Dengan masih jauhnya capaian dari target, percepatan pembangunan huntap usai Lebaran menjadi krusial. Pemerintah berharap upaya ini tak hanya menyediakan tempat tinggal layak, tetapi juga membantu para penyintas segera bangkit dan menata kembali kehidupan mereka setelah bencana.