Pemerintah Aceh resmi menetapkan status siaga bencana hidrometeorologi mulai Senin (13/4/2026) hingga 20 April 2026. Keputusan ini diambil menyusul peringatan dini dari BMKG mengenai potensi cuaca ekstrem yang dapat memicu banjir, tanah longsor, dan angin kencang di berbagai wilayah Aceh.

Sekda Aceh, M. Nasir, menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan koordinasi lintas sektor untuk meminimalisir dampak bencana. Langkah-langkah mitigasi seperti aktivasi posko siaga darurat, normalisasi infrastruktur air, dan pemangkasan pohon rawan tumbang telah dilakukan.

Langkah-langkah Mitigasi

• Aktivasi Posko Siaga Darurat: BPBD di kabupaten/kota diminta mengaktifkan posko 24 jam dan memantau perkembangan cuaca secara real-time.
• Normalisasi Infrastruktur: Pembersihan drainase, sungai, dan pengerukan sedimentasi untuk mencegah luapan air.
• Pemangkasan Pohon: Pemangkasan pohon rawan tumbang dan pengamanan baliho serta utilitas berisiko tinggi.
• Mobilisasi Tim Reaksi Cepat: Penempatan alat berat, perahu motor, kendaraan evakuasi, dan logistik darurat di titik-titik siaga.
• Koordinasi Lintas Sektor: Sinergi antara pemerintah daerah, TNI/Polri, dan instansi vertikal seperti BPJN, BWSS, SAR, PLN, dan Telkom.
• Sistem Peringatan Dini: Optimalisasi Early Warning System (EWS) dan penyebaran informasi cuaca melalui grup WhatsApp, sirine desa, dan media lokal.

Masyarakat Aceh diimbau untuk tetap waspada dan mengikuti instruksi dari pemerintah daerah serta BPBD setempat. Pemerintah Aceh juga meminta seluruh bupati dan wali kota untuk melaporkan perkembangan situasi secara rutin.