DPRK Banda Aceh menggelar rapat paripurna untuk penyampaian Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPJ) Wali Kota Banda Aceh Tahun 2025. Ketua DPRK Irwansyah menekankan bahwa LKPJ bukan hanya sekadar angka dan narasi keberhasilan, tetapi juga mencakup realita yang harus dibaca secara jernih dan jujur, termasuk capaian, keterbatasan, dan aspek yang belum memenuhi harapan.
Wakil Wali Kota Afdhal Khalilullah menyerahkan LKPJ sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. DPRK Banda Aceh memandang akuntabilitas tidak hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral kepada masyarakat.
Poin-Poin Penting
- LKPJ 2025 diserahkan oleh Wakil Wali Kota Afdhal Khalilullah kepada Ketua DPRK Banda Aceh.
- Evaluasi kritis diperlukan untuk melihat capaian dan keterbatasan Pemko Banda Aceh.
- Akuntabilitas moral kepada masyarakat menjadi fokus utama dalam penyampaian LKPJ.
- Pemulihan ekonomi rakyat kecil, penguatan pelayanan publik, peningkatan kualitas pendidikan, dan pelestarian lingkungan hidup menjadi harapan utama dari LKPJ.
- Proses transparan dan akuntabel sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 dan PP Nomor 13 Tahun 2019.
Baca Artikel di Sumber Asli
Dapatkan informasi lengkap dari kanal terpercaya.
Populer Pekan Ini
Semua BeritaWarga Aceh Tamiang alami pemadaman listrik akibat pencurian kabel SKTM
Jaringan listrik di Aceh Tamiang mengalami gangguan akibat maraknya pencurian saluran kabel tegangan menengah (SKTM).
Warga Aceh Tengah Merasa Diberi Kepedulian Melalui Bantuan Daging Presiden
ACEH TENGAH — Seekor sapi limosin berbobot 824 kilogram bantuan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, disembelih di halaman Masjid...
:null} Please provide JSON only. Let's produce final JSON with Title as string, etc. Ensure proper JSON escaping for markdown string (need to escape newlines?). We'll include markdown as a string with
BENER MERIAH — Enam bulan setelah banjir bandang memutus akses nasional Takengon–Bireuen, warga Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten...
Masyarakat Aceh Khawatir Tenang Saat Otsus Naik Menjadi 2,5% DAU
Baleg DPR RI resmi menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) menjadi RUU
Diskusi Hangat
0 Kontribusi Komunitas
Suara Anda Sangat Berarti
Jadilah pionir dalam diskusi ini.