Akademisi muda asal Kabupaten Pidie, Mohd. Reza Pahlevi, menyoroti sejumlah persoalan mendasar dalam sektor pendidikan di daerah tersebut. Mulai dari ketimpangan kualitas pendidikan, stagnasi internalisasi nilai syariat Islam, hingga lemahnya penguatan muatan lokal dalam kurikulum. Sorotan ini dituangkan dalam sebuah policy brief yang diserahkan kepada Ketua Komisi V DPRK Pidie, Jufriadi, di Kantor DPRK Pidie, Selasa, 31 Maret 2026.

Dalam kajiannya, Reza menilai persoalan pendidikan di Pidie tidak sekadar bersifat teknis, melainkan juga struktural, yang berkaitan dengan ketimpangan sistemik dan lemahnya kelembagaan. Ia menyebutkan, rendahnya mutu pendidikan juga berkorelasi dengan kemiskinan struktural yang masih dialami sebagian masyarakat, sehingga berpotensi memperkuat lingkaran ketertinggalan.

Tantangan Pendidikan di Pidie

• Ketimpangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih sangat nyata.
• Internalisasi nilai syariat Islam dan adat istiadat belum optimal dalam pembelajaran.
• Muatan lokal dalam kurikulum dinilai lemah, padahal memiliki peran penting dalam mentransmisikan nilai budaya.
• Fragmentasi antar-aktor kebijakan membuat kebijakan pendidikan berjalan parsial dan kurang efektif.
• Kesenjangan digital dalam infrastruktur, literasi teknologi, dan inovasi pembelajaran.

Rekomendasi untuk Reformasi Pendidikan

• Penguatan kebijakan berbasis data untuk evaluasi capaian belajar.
• Rekonstruksi kurikulum muatan lokal berbasis syariat dan adat Aceh.
• Peningkatan kapasitas guru dalam menghadapi era digital.
• Publikasi data resmi terkait capaian literasi, numerasi, dan kemampuan baca tulis Al-Qur’an siswa.

Reza menegaskan, reformasi pendidikan di Pidie perlu dilakukan secara sistemik, terintegrasi, dan berkelanjutan agar mampu mendorong transformasi sosial. Policy brief tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi legislatif dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif, adaptif, dan berakar pada nilai lokal.