Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG), meski situasi global tengah diliputi ketegangan akibat konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat (AS), dan Israel. Menurutnya, menjaga keberlanjutan program tersebut jauh lebih penting dibanding melakukan penyesuaian anggaran yang berpotensi menimbulkan masalah baru.
Prabowo menyoroti risiko penyalahgunaan dana jika anggaran dialihkan. Ia juga mengungkapkan pengalaman selama masa kampanye yang memberinya gambaran langsung tentang kondisi anak-anak di berbagai daerah yang masih menghadapi persoalan gizi.
Alasan Prabowo Pertahankan MBG
- Program MBG dianggap sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
- Prabowo yakin program ini berada di jalur yang tepat meski di tengah tekanan ekonomi global.
- Efisiensi anggaran dilakukan di sektor lain tanpa harus mengorbankan program yang langsung menyentuh masyarakat.
Dampak Program MBG
- Program MBG tidak masuk dalam program yang terkena efisiensi anggaran, bersama dengan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
- Efisiensi dilakukan untuk menjaga defisit APBN tidak melambung di atas tiga persen.
- Optimalisasi program unggulan tetap dilakukan meski anggaran tidak dipotong.
Baca Artikel di Sumber Asli
Dapatkan informasi lengkap dari kanal terpercaya.
Populer Pekan Ini
Semua BeritaKorban banjir Aceh khawatir, ajukan gugatan administratif PTUN
Korban bencana sumatera melalui tim advokasi dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengajukan gugatan tindak administrasi pemerintah ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jak
Warga Aceh Khawatir Utang RSUDZA Rp 392 Miliar Ancam Layanan
"Kita punya beban utang cukup besar. Ini menyangkut manajemen. Terhadap beban yang sudah ada, bagaimana menutupinya?" kata anggota Pansus
: Bupati Abdya Tenang Pastikan RSUD-TP Layani Semua Peserta JKA
Safaruddin menegaskan bahwa JKA menyangkut hak dasar masyarakat Aceh & tanggung jawab negara dalam memastikan rakyat tidak kehilangan akses kesehatan
Warga Aceh Penasar Bagaimana Indeks Demokrasi Naik Jadi 83,43
Pemerintah Aceh mencatat capaian signifikan dalam pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2025.


Diskusi Hangat
0 Kontribusi Komunitas
Suara Anda Sangat Berarti
Jadilah pionir dalam diskusi ini.