Sebanyak 18 siswa di Kecamatan Pasie Raja, Aceh Selatan, mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran serius tentang keamanan pangan dan pengawasan program yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat.

Koordinator Kaukus Peduli Aceh (KPA), Muhammad Hasbar Kuba, menyoroti adanya dugaan keterlibatan anggota DPRK Aceh Selatan dalam pengelolaan dapur MBG. Hal ini menimbulkan konflik kepentingan, mengingat DPRK seharusnya berfungsi sebagai pengawas program, bukan pelaksana.

Temuan dan Dampak

• 18 siswa dari berbagai tingkat pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMA, mengalami gejala keracunan seperti sakit perut, mual, muntah, dan bentol kemerahan.
• 14 siswa harus menjalani perawatan intensif di UPTD Puskesmas Ujung Padang Rasian, sementara empat lainnya menjalani rawat jalan.
• Hasil uji laboratorium menemukan cemaran mikroba berbahaya seperti Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, dan Salmonella dalam sampel makanan MBG.

Permasalahan Pengelolaan

• Dapur MBG yang mendistribusikan makanan di Kecamatan Pasie Raja dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ujung Padang Asahan, yang berada di bawah naungan Yayasan Ruang Kito Basamo (RKB).
• SPPG tersebut diduga belum memiliki Sertifikat Layak Higienis dan Sanitasi (SLHS), yang merupakan syarat wajib dalam penyelenggaraan program MBG.
• KPA mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menutup secara permanen dapur MBG yang terbukti menyebabkan keracunan.

Tanggapan dan Tindak Lanjut

• Koordinator Wilayah (Korwil) BGN Kabupaten Aceh Selatan, Yona Violiskа, belum memberikan tanggapan resmi terkait tindak lanjut hasil uji laboratorium.
• KPA mempertanyakan sikap BGN yang terkesan bungkam terhadap kasus ini, mengingat dampaknya yang serius terhadap kesehatan siswa.
• Satgas Penyelenggaraan Program MBG Kabupaten Aceh Selatan akan menindaklanjuti hasil uji laboratorium untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang dan memperbaiki sistem pengawasan program MBG.