Warga Aceh Masih 60% Tak Terjangkau JKA Pasca Banjir 2025","PublicImpact":38,"Credibility":13,"Urgency":11,"Evidence":6,"LongTermValue":9,"Education":4,"FinalScore":81,"Summary":"Banjir bandang di Ace

Banjir bandang yang melanda Aceh pada November 2025 telah meninggalkan rumah rusak, lahan pertanian tergenangi, dan akses terputus di berbagai wilayah seperti Kabupaten Pidie Jaya dan Aceh Utara. Pemulihan berjalan perlahan karena anggaran terbatas dan keterlambatan distribusi bantuan, sehingga banyak warga masih hidup dalam kondisi tidak layak.

Pergub Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) mulai berlaku Mei 2026, mengganti sistem layanan universal dengan klasifikasi berbasis desil kondisi ekonomi. Kebijakan ini menimbulkan protes dari warga dan mahasiswa yang takut akses layanan kesehatan akan terkurang, terutama bagi mereka yang ekonomi sedang.

Implikasi bagi Layanan Kesehatan dan Pemulihan Pasca Bencana

• 60% dari rumah tangga miskin di Aceh khawatir tidak akan lagi bisa menunjukkan KTP saja untuk layanan kesehatan.
• Proses administrasi JKA kini menambahkan dua surat keterangan pendapatan yang belum ada sebelumnya.
• Layanan rawat inap dan kelasku di rumah sakit daerah kini terkena batasan berdasarkan klasifikasi desil.
• Massa proksim dari mahasiswaAceh menggelar aksi demonstrasi di Banda Aceh menuntut pencabutan Pergub.
• Pemerintah daerah janji akan melakukan evaluasi setelah enam bulan pelaksanaan.

Condensed narrative highlights the need for a more participatory and transparent governance approach to ensure post-disaster recovery and equitable health access.