Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Fuadri, menyoroti bahwa pemerintah provinsi belum melibatkan legislatif dalam pembahasan dana Transfer ke Daerah (TKD). Kondisi ini berpotensi menghambat fungsi pengawasan dan membuka ruang ketidakjelasan dalam penggunaan anggaran, khususnya untuk penanganan dampak bencana.

Fuadri menekankan bahwa keterlibatan legislatif merupakan bagian krusial dalam memastikan akuntabilitas anggaran. Tanpa pengawalan yang ketat, terdapat risiko program yang dijalankan tidak tepat sasaran.

Risiko Program Tak Tepat Sasaran

• Dana TKD belum dibahas dengan DPRA, sehingga legislatif belum mengetahui rinci program dan peruntukan anggaran.
• Risiko program tidak tepat sasaran jika disusun secara sepihak tanpa mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat.
• Prioritas utama adalah pemindahan warga dari hunian sementara (huntara) ke hunian tetap (huntap).

Pentingnya Transparansi dan Partisipasi

• Setiap rupiah anggaran publik harus melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.
• DPRA memiliki fungsi pengawasan yang tidak bisa diabaikan, terutama dalam kebutuhan mendesak masyarakat.
• DPRA mendukung penuh proses penetapan anggaran selama dilakukan secara terbuka dan sesuai mekanisme yang berlaku.