Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah memastikan data pascabencana sudah sepenuhnya sinkron dan valid. Kepastian ini disampaikan oleh Wakil Kepala II Posko Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Dr Nurdin, dalam rapat di ruang kerja bupati setempat. Ia menegaskan bahwa tidak ada selisih antara data Posko dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) di Aceh Tengah, menunjukkan tata kelola data yang baik.
Dengan rampungnya data Masyarakat Terdampak Bencana (MDH), Aceh Tengah dinilai siap memasuki tahap lanjutan, khususnya pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap). Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, mengapresiasi responsivitas Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dalam proses pendataan di lapangan.
Kemajuan dan Tantangan
- Enam kampung relokasi telah memiliki lahan yang siap digunakan untuk pembangunan huntara dan huntap.
- Langkah ini dinilai strategis dan berpotensi menjadi percontohan penanganan pascabencana di daerah lain.
- Masih terdapat kendala terkait pengadaan lahan untuk sejumlah kampung yang belum memiliki lokasi relokasi hunian tetap.
Dampak dan Harapan
- Akurasi data menjadi faktor kunci dalam percepatan penyaluran bantuan serta penanganan pascabencana.
- Pemerintah Aceh Tengah berharap dapat segera menyelesaikan kendala pengadaan lahan untuk memastikan seluruh warga terdampak mendapatkan hunian yang layak.
Baca Sumber Asli
Ingin memverifikasi informasi lebih lanjut?