Bantuan jatah hidup (Jadup) pascabencana banjir dan tanah longsor di Aceh Singkil menjadi sorotan publik. Forum Masyarakat Menggugat (Format) mendesak pemerintah daerah untuk transparan dalam penyaluran bantuan senilai Rp3.123.900.000 untuk 605 kepala keluarga penerima manfaat.

Koordinator Format, Budi Harjo, menekankan pentingnya penjelasan terbuka mengenai proses pendataan, verifikasi, dan kriteria penetapan penerima bantuan. Hal ini untuk menghindari polemik dan kecurigaan di tengah masyarakat, terutama bagi warga terdampak yang tidak tercantum dalam data penerima.

Sorotan Utama

• Pagu Anggaran: Bantuan dari Kementerian Sosial RI mencapai Rp3,1 miliar untuk 605 KK.
• Kritik Format: Pemerintah daerah diminta menjelaskan dasar penetapan data penerima bantuan.
• Pertanyaan Masyarakat: Apakah data penerima Jadup akan diverifikasi ulang atau berbeda dengan data bantuan stimulan sebelumnya.
• Transparansi: Diperlukan untuk menghindari kecurigaan dan memastikan bantuan tepat sasaran.

Format menegaskan, jika pemerintah berkomitmen memperbaiki data bantuan, perlu dijelaskan apakah data penerima Jadup telah melalui proses verifikasi yang objektif dan transparan. Langkah ini penting untuk memastikan keadilan dan akuntabilitas penyaluran bantuan pascabencana.