Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, meminta seluruh Bupati/Wali Kota untuk mengaktifkan kembali posko-posko dalam rangka percepatan pendataan pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi korban banjir. Hingga saat ini, hanya 10 dari 18 kabupaten/kota yang telah menyelesaikan pendataan, yang dianggap penting untuk menghindari masalah seperti yang terjadi di Aceh Utara.

Dek Fadh menekankan pentingnya data yang akurat untuk menghindari masalah seperti yang terjadi di Aceh Utara, di mana banyak penerima huntap yang mundur setelah pembangunan selesai. Pemerintah juga menawarkan tiga skema pembangunan huntap untuk mempercepat pemulihan pascabencana.

Skema Pembangunan Huntap

• Huntap komunal yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
• Huntap di atas lahan milik korban yang difasilitasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
• Bantuan dana tunai sebesar Rp60 juta bagi masyarakat yang memilih membangun rumah secara mandiri.

Langkah-Langkah Penting

• Pemerintah daerah harus segera menetapkan Surat Keputusan (SK) lokasi huntap.
• Menuntaskan permasalahan lahan dan memastikan legalitas tanah.
• Pembentukan dan pengoperasian tim verifikasi huntap yang melibatkan unsur pemerintah daerah, kepolisian, TNI, dan kejaksaan.

Dek Fadh juga menekankan bahwa seluruh tahapan harus dipercepat dalam masa transisi tanggap darurat untuk memastikan kesiapan sebelum masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.