Warga Aceh Tengah Khawatir, RSUD Ancam Kolaps karena JKA Hilang

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menuntut Pemerintah Aceh menunda penerapan sistem desil dalam Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) setelah ribuan warga kurang mampu kehilangan status peserta. Kepala daerah menilai ini bukan hanya masalah administrasi tetapi kemanusiaan yang bisa menyebabkan rumah sakit daerah tidak mampu menanggung biaya layanan.

Sejak sistem desil berlaku 1 Mei 2026, RSUD Datu Beru melayani 212 pasien per hari dengan hanya tiga tercatat sebagai pasien umum, sementara sisanya seharusnya tertutup JKA. Direktur rumah sakit memperingatan bahwa anggaran tidak akan tahan lebih dari satu bulan jika situasi berlanjut, menimbulkan risiko kolaps layanan kesehatan di tengah pemulihan pasca-bencana.

Dampak langsung pada akses layanan kesehatan

• Ribuan warga miskin di Aceh Tengah tidak lagi tercatat sebagai penerima JKA karena ketidakakuratan data desil.
• RSUD Datu Beru melayani 212 pasien per hari, namun hanya 3 orang terdaftar sebagai pasien umum.
• Biaya layanan pasien non‑JKA harus ditanggung rumah sakit, yang menurut direktur hanya cukup untuk satu bulan.
• Kepala Dinas Sosial dan manajemen RSUD menyepakati bahwa penundaan sistem desil diperlukan sampai data divalidasi.
• Pemkab Aceh Tengah meminta Pemerintah Aceh menunda Pergub Nomor 2 Tahun 2026 agar layanan kesehatan tidak terganggu.