DPRK Langsa Soroti Polemik Bantuan Banjir dan Data Penerima Bermasalah

Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Langsa menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk membahas penanganan banjir dan penyaluran bantuan dana stimulan kepada masyarakat. Rapat ini dihadiri oleh Sekda Kota Langsa Suhartini dan dinas terkait, serta dipimpin oleh Ketua DPRK Langsa. Anggota dewan menyoroti ketidakakuratan data penerima bantuan dan menuntut transparansi dalam proses pendataan dan verifikasi.

Sekda Kota Langsa menjelaskan bahwa Satgas Penanganan Bencana telah melakukan pendataan dan penanganan bencana di lima sektor, yaitu pemukiman, ekonomi, infrastruktur, sosial, dan lintas sektor. Meskipun ada tantangan dan indikasi kecurangan dalam proses pendataan, pemerintah terus berupaya memperbaiki proses tersebut. Dewan juga meminta penjelasan mengenai pengunduran diri Nursal Saputra dari jabatan Kepala BPBD Langsa.

Sorotan Utama

• Ketidakakuratan Data Penerima Bantuan: Anggota dewan menuntut penjelasan mengenai proses pendataan dan verifikasi data bantuan banjir, serta dugaan keterlibatan oknum yang tidak bertanggung jawab.

• Transparansi dan Koordinasi: Dewan menyoroti pentingnya transparansi dan akurasi dalam pendataan, serta perlunya koordinasi antara berbagai pihak untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

• Keterlambatan RDP: Rapat yang seharusnya dilakukan segera setelah banjir terjadi baru dilaksanakan saat ini, ketika berbagai masalah dalam penanganan sudah bermunculan.

• Bantuan Sapi Meugang: Dewan meminta penjelasan mengenai bantuan sapi meugang yang tidak disalurkan saat meugang berlangsung.

• Pembentukan Tim Pansus: Dewan meminta Pimpinan DPRK untuk segera membentuk Tim Panitia Khusus (Pansus) agar pengawasan dan rekomendasi terhadap penanganan banjir di Kota Langsa dapat berjalan secara transparan dan merata.

Tanggapan Pemerintah

Sekda Suhartini menjelaskan bahwa rencana rehabilitasi dan rekonstruksi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sesuai petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Meskipun ada tantangan dan indikasi kecurangan dalam proses pendataan, pemerintah terus berupaya memperbaiki proses tersebut. Nursal Saputra, mantan Kepala BPBD Langsa, mengaku tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut dan berharap ada pihak lain yang lebih kompeten dalam penanganan banjir di Kota Langsa.