Di tengah tekanan ribuan korban banjir yang masih menunggu kepastian bantuan, Pemerintah Kota Langsa menggelar rapat koordinasi daring untuk mempercepat penyelesaian pendataan korban. Rapat yang melibatkan Ketua Satgas Penanganan Bencana, jajaran asisten, pimpinan OPD terkait, hingga tim enumerator itu difokuskan pada evaluasi hambatan di lapangan.

Data sementara menunjukkan sekitar 33 ribu kepala keluarga atau sekitar 114 ribu jiwa masih menunggu kepastian bantuan pascabanjir. Besarnya angka tersebut membuat validitas data menjadi penentu utama, sebab tanpa kelengkapan administrasi, pengajuan bantuan ke Kementerian Sosial Republik Indonesia tidak dapat diproses.

Hambatan dalam Proses Validasi Data

• Lambannya proses validasi data menjadi sorotan publik, dengan puluhan ribu keluarga masih tanpa kepastian bantuan.
• Percepatan pendataan menjadi titik krusial agar seluruh warga terdampak tidak terlewat dalam skema bantuan pemerintah.
• Enumerator diminta bekerja cepat dan akurat, termasuk segera melengkapi serta menginput seluruh data lapangan dalam waktu 48 jam.

Skema Bantuan yang Diusulkan

• Jaminan Hidup (Jadup) sebesar Rp1.350.000 per jiwa untuk 90 hari.
• Bantuan isi hunian sebesar Rp3 juta per kepala keluarga.
• Penguatan ekonomi sebesar Rp5 juta per kepala keluarga.

Protes dari Korban Banjir

• Gelombang protes dari kelompok korban banjir yang menilai distribusi bantuan belum berjalan adil dan transparan.
• Kondisi sensitif ini menuntut pemerintah untuk segera menyelesaikan proses validasi data dan memastikan bantuan dapat segera diberikan.