DPRK Bener Meriah Bentuk Pansus Bencana untuk Jawab Tekanan Publik

DPRK Bener Meriah resmi membentuk panitia khusus (Pansus) untuk mengawasi anggaran dan distribusi bantuan penanggulangan bencana tahun anggaran 2026. Keputusan ini diambil setelah tekanan publik terkait transparansi dan dugaan penyalahgunaan bantuan.

Pansus dibentuk dalam rapat paripurna yang digelar Selasa, 31 Maret 2026, dipimpin Ketua DPRK Bener Meriah, Muhammad Saleh, dan dihadiri 15 anggota dewan. Syafri Kharuddin dari Partai Hanura ditunjuk sebagai Ketua Pansus, sementara Darussalam dari Partai Demokrat dipercaya sebagai sekretaris.

Komposisi Anggota Pansus

• Baitul Hakim dan Edi Zulkifli (Golkar)
• Iswindi Idris Gani (NasDem)
• Sejumlah anggota dari fraksi gabungan

Tekanan Publik

• Masyarakat gencar mendesak DPRK agar membuka secara transparan pengelolaan anggaran bencana.
• Kritik mengarah pada dugaan minimnya transparansi, potensi markup bantuan, hingga distribusi yang dinilai tidak merata.
• Sejumlah keluhan warga mencuat, mulai dari data penerima yang simpang siur hingga dugaan bantuan yang tidak tepat sasaran.

Harapan Pansus

• Mengungkap persoalan secara menyeluruh.
• Memastikan pengelolaan anggaran bencana berjalan transparan dan akuntabel.

Tokoh pemuda Bener Meriah, Sadra Munawar, menilai pembentukan Pansus menjadi momentum penting untuk menjawab keraguan publik. "Publik tidak hanya menunggu laporan, tetapi pembongkaran masalah dan perbaikan nyata," ujarnya.