Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera melakukan audit mendalam terhadap penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2025 oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Aceh. Desakan ini muncul setelah ditemukan sejumlah kejanggalan dalam pengadaan barang yang diduga tidak sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang ditetapkan pemerintah.

Askhalani, Koordinator GeRAK Aceh, menyatakan bahwa audit perlu dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan kesesuaian antara barang yang dibeli dengan ketentuan yang berlaku. GeRAK juga mengungkap dua temuan utama di lapangan: barang yang disediakan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam juknis dan sejumlah sekolah menolak barang yang dikirim karena tidak sesuai dengan kebutuhan mereka.

Temuan Utama

• Barang tidak sesuai juknis: Beberapa barang yang dibeli tidak memenuhi spesifikasi yang ditetapkan dalam juknis.
• Penolakan dari sekolah: Sekolah menolak barang yang dikirim karena tidak sesuai dengan kebutuhan mereka.
• Pengadaan sebelum juknis terbaru: Disdik Aceh diketahui telah mengontrak proyek pengadaan DAK Fisik 2025 sebelum terbitnya juknis terbaru dari pemerintah pusat.
• Total anggaran: Rp 76 miliar terbagi dalam 128 paket pengadaan, dengan satu perusahaan mengelola hingga 30 paket proyek.

Desakan untuk Audit Forensik

GeRAK Aceh meminta BPK untuk melakukan audit forensik guna mengungkap potensi penyimpangan serta memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran negara. BPK diharapkan dapat memastikan apakah barang-barang yang dibeli benar-benar sesuai dengan juknis atau tidak.

Konteks Pengadaan

Juknis terbaru DAK Fisik 2025 baru disahkan pada 16 Juni 2025 melalui Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2025, yang mencabut aturan sebelumnya, yakni Perpres Nomor 57 Tahun 2024. Seluruh perusahaan pelaksana disebut ditunjuk langsung tanpa melalui proses seleksi harga.