Warga Aceh khawatir anggaran JKA menurun drastis hingga 114 miliar

GeRAK Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menuduh adanya penyimpangan anggaran dalam program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Mereka menilai penggunaan dana yang tidak transparan berpotensi menjadi tindak pidana korupsi dan mengancam akses layanan kesehatan bagi masyarakat.

Anggaran JKA yang Hilang

• Awal pembahasan anggaran JKA mencapai Rp 806 miliar dan bahkan pernah diinput hingga angka tersebut.
• Dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), anggaran tersebut tercatat hanya Rp 549 miliar.
• Laporan terbaru menunjukkan sisa pagu anggaran JKA tinggal sekitar Rp 114 miliar.
• Penurunan signifikan ini berisiko mengurangi layanan kesehatan untuk ribuan warga Aceh yang bergantung pada JKA.
• GeRAK meminta audit menyeluruh dari awal perencanaan hingga penggunaan anggaran untuk memastikan akuntabilitas.

Tantangan Transparansi Keuangan Daerah

DPRA menegaskan bahwa perubahan pagu anggaran tidak pernah didiskusikan bersama dewan dan mereka tidak mendapatkan penjelasan siapa yang mengalihkan dana. Mereka juga menyoroti bahwa penggunaan dana untuk penanganan bencana melalui transfer ke daerah (TKD) seharusnya tidak mengganggu alokasi program kesehatan strategis seperti JKA. Sekretaris Daerah diminta memberikan keterbukaan terkait perubahan pagu anggaran agar kepercayaan publik dapat dipulihkan.