Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Bener Meriah mengkritik rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Bencana oleh DPRK setempat. Pansus tersebut dinilai berpotensi hanya menjadi kegiatan seremonial tanpa menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat terdampak bencana.

Sekretaris DPC GMNI Bener Meriah, Aji Feprizal, menyebutkan praktik pansus kerap tidak efektif dalam pelaksanaan di lapangan. "Pansus sering kali hanya garang dalam rapat, tetapi tumpul dalam implementasi. Kami khawatir ini hanya menjadi ajang ‘wisata politik’ berkedok pengawasan," kata Aji.

Kritikan dan Tuntutan GMNI

• Transparansi Anggaran: GMNI menuntut transparansi anggaran pansus untuk mencegah potensi penyalahgunaan dana tanggap darurat.
• Kepastian Jadup: GMNI meminta kepastian jadwal pencairan jaminan hidup (jadup) bagi masyarakat terdampak.
• Pembangunan Huntara: GMNI menekankan pentingnya pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) yang optimal.
• Audit Dana: GMNI meminta adanya audit menyeluruh terhadap penggunaan dana tanggap darurat.

Tenggat Waktu dan Ancaman Pembatalan

GMNI memberikan tenggat waktu satu bulan kepada Pansus, jika nantinya dibentuk, untuk menunjukkan kinerja yang konkret. Jika tidak, pansus tersebut dinilai gagal sejak awal. "Jika pansus hanya menjadi kedok kegiatan tanpa hasil, lebih baik dibatalkan," tegas Aji.

Dampak terhadap Masyarakat

Menurut GMNI, masyarakat Bener Meriah yang masih berjuang pascabencana membutuhkan kepastian tempat tinggal dan keberlanjutan hidup, bukan kunjungan yang berujung pada laporan tanpa tindak lanjut. "Rakyat butuh kepastian tempat tinggal dan keberlanjutan hidup, bukan kunjungan yang berujung pada laporan tanpa tindak lanjut," ujar Aji.

Kesimpulan

GMNI Bener Meriah mengingatkan bahwa bencana tidak boleh dijadikan sebagai ruang kepentingan politik. "DPRK harus menjadi penyambung aspirasi masyarakat, bukan justru terjebak dalam kegiatan seremonial," pungkas Aji.