Program Rumah Sehat Sederhana (RSS) senilai Rp4,2 miliar di Langsa diduga disalahgunakan untuk kepentingan politik. Warga mengaku hanya tim sukses wali kota yang menerima bantuan, sementara mereka yang membutuhkan justru terabaikan. Dugaan ini mencerminkan tren nasional penyalahgunaan bantuan sosial menjelang pemilu.

Proses seleksi penerima bantuan 41 unit rumah ini berlangsung tanpa transparansi. Tanpa daftar nama yang dipublikasikan, tanpa pengumuman terbuka, dan tanpa mekanisme verifikasi yang bisa diaudit publik. Warga seperti SA mengaku hanya bisa menebak-nebak siapa yang beruntung.

Dugaan Politisasi Bantuan Sosial

• Rp103 juta per unit rumah di Langsa bukan masalah utama, tetapi dugaan keberpihakan terencana yang menggigit.
• Data Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat 81% dugaan kecurangan pemilu terkait penyalahgunaan fasilitas negara dan politisasi bantuan sosial.
• Tren nasional menunjukkan peningkatan anggaran bansos menjelang pemilu, dengan Rp157,3 triliun pada 2024, naik 7,4% dari tahun sebelumnya.

Dampak terhadap Kepercayaan Publik

• Transparansi nol dan akuntabilitas nol membuat kepercayaan publik merosot.
• Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh seharusnya memperkuat kesejahteraan masyarakat, tetapi jika disalahgunakan, berubah menjadi war chest politik.
• Warga menuntut data penerima dibuka seluas-luasnya untuk mencegah krisis kepercayaan yang lebih dalam.

Kasus Langsa harus jadi cermin bagi daerah lain. Bantuan rumah bukan hadiah ulang tahun yang bisa dibagi-bagi sesuka hati, tetapi hak konstitusional rakyat yang harus dijaga dengan sistem transparan dan pengawasan partisipatif.