Konflik Lahan HGU di Aceh Timur: 1.500 Warga Terancam Kehilangan Tempat Tinggal

Senator asal Aceh, Sudirman Haji Uma, bersama Tgk Ahmada melaporkan konflik lahan antara masyarakat dan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan perkebunan di Kabupaten Aceh Timur kepada Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI. Pengaduan ini disampaikan langsung kepada Ketua BAP DPD RI, Ahmad Syauqi Soeratno, dalam pertemuan di Jakarta pada Jumat (13/3).

Konflik lahan ini melibatkan sekitar 1.500 warga yang bermukim di kawasan yang menjadi bagian dari HGU perusahaan perkebunan, yaitu PT Bumi Flora dan PT Parama Agro Sejahtera. Menurut masyarakat, perusahaan tersebut diduga telah mencaplok tanah ulayat dan lahan garapan milik warga, termasuk fasilitas umum seperti rumah, sekolah, tempat ibadah, dan area pemakaman.

Detail Konflik Lahan

• Lahan yang disengketakan mencakup delapan desa di Aceh Timur.
• Fasilitas umum yang terancam termasuk meunasah (mushala) gampong, tanah wakaf seluas dua hektare, dan penampungan air warga.
• Sejarah konflik telah berlangsung sejak tahun 1990, ketika lahan masyarakat yang berupa kebun karet dan tanaman lainnya ditebang dan dijadikan kawasan perkebunan.

Tindak Lanjut

• BAP DPD RI telah merespons pengaduan dan berencana memanggil pihak terkait pada 1 April 2026 untuk menggali informasi dan mencari solusi.
• Masyarakat diimbau untuk tetap bersabar menunggu proses yang akan dilakukan oleh BAP DPD RI.
• Diharapkan pertemuan tersebut dapat menghasilkan solusi penyelesaian konflik agraria yang telah berlangsung lama.