Anggota Komisi V DPR RI, Ruslan Daud, menegaskan bahwa kritik publik dalam situasi bencana seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pemimpin daerah. Ia menanggapi pengakuan Bupati Bireuen, Mukhlis, yang menyatakan kehilangan semangat bekerja akibat kritik media. Menurut Ruslan, kritik tersebut mencerminkan kondisi nyata di lapangan, terutama dalam penanganan banjir di Kabupaten Bireuen.

Ruslan menekankan pentingnya komunikasi langsung antara kepala daerah dan masyarakat terdampak. Ia menyatakan bahwa pendekatan yang hanya mengandalkan laporan tim tidak cukup untuk menemukan solusi yang tepat. Selain itu, ia menyoroti lemahnya komunikasi pemerintah daerah yang menyebabkan banyak warga tidak memahami mekanisme bantuan.

Persoalan Teknis yang Belum Tertangani

• Polemi Dana Tunggu Hunian (DTH): Masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan.
• Pendataan Korban: Belum akurat dan lengkap.
• Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap): Belum ada langkah konkret untuk pembangunannya.

Peran Pemerintah Pusat dan Daerah

Ruslan menjelaskan bahwa dalam sistem penanggulangan bencana, tanggung jawab utama berada pada pemerintah kabupaten/kota. Namun, pemerintah pusat siap memberikan dukungan penuh asalkan pemerintah daerah aktif mengajukan usulan dan melengkapi administrasi dengan cepat dan akurat.

Kunci Keberhasilan Penanganan Bencana

• Keaktifan Pemerintah Daerah: Harus cepat, tepat, dan aktif dalam mengajukan usulan bantuan.
• Komunikasi Langsung: Kepala daerah harus turun langsung berdialog dengan masyarakat terdampak.
• Transparansi dan Akuntabilitas: Tanggung jawab publik harus dijalankan dengan transparan dan akuntabel.

Ruslan menegaskan bahwa keberanian menghadapi kritik dan turun langsung ke masyarakat menjadi kunci agar persoalan tidak berlarut. Ia mengingatkan bahwa jika hal ini tidak dilakukan, masyarakatlah yang akan terus menjadi korban.