: IKAT Aceh Minta Penundaan Pembatasan JKA untuk Desil 8-10

IKAT Aceh mengajukan permohonan kepada Pemerintah Aceh untuk meninjau kembali Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 yang membatasi Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) hanya untuk desil 6 dan 7, sehingga mengeluarkan kelompok desil 8–10 dari cakupan manfaat. Kebijakan ini telah diberlakukan sejak 1 Mei 2026 dan segera menimbulkan antrean panjang di kantor Dinas Dukcapil serta perubahan data administrasi di kalangan masyarakat.

Dampak Sosial dan Administrasi

• Desil 8–10 (sekitar 30 % penduduk Aceh) tidak lagi mendapat manfaat JKA sejak Pergub 2/2026 berlaku.
• Antrean di kantor Dukcapil melambung sejak sebelum jam operasional, dengan ratusan warga datang masing‑masing hari untuk administrasi.
• Beberapa warga beralih status pekerjaan menjadi buruh harian lepas atau memisahkan Kartu Keluarga untuk masuk desil yang dianggap lebih rendah.
• IKAT menemukan kasus ibu janda dengan ekonomi menengah yang just masuk desil 10, menunjukkan ketidakakuratan penentuan desil.
• Keluarga PNS yang anaknya berusia di atas 25 tahun terpaksa memisahkan Kartu Keluarga agar tetap dapat JKA, menambah beban administrasi.