Dana Otsus Aceh yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, justru terkuras untuk membayar iuran kesehatan warga miskin. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang prioritas penggunaan dana Otsus dan dampaknya terhadap pembangunan di Aceh.

Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang awalnya bertujuan mulia untuk menjamin kesehatan warga miskin, kini menjadi beban fiskal yang menggerogoti ruang pembangunan daerah. Pemerintah Aceh terpaksa menggunakan dana Otsus dan APBA untuk menutup kekurangan kuota PBI APBN, yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Dampak Penggunaan Dana Otsus untuk JKA

• Dana Otsus terkuras: Sekitar Rp3,73 triliun dana Otsus pada 2026 habis untuk membayar premi BPJS warga miskin.
• Pembangunan terabaikan: Infrastruktur rusak, dayah dan sekolah kekurangan fasilitas, serta petani butuh modal tidak mendapatkan perhatian.
• Ketergantungan tidak sehat: Pemerintah Aceh menjadi "provider of last resort" daripada "advocator of the people".
• Subsidi silang terbalik: Aceh membayar iuran kesehatan warganya dengan uang daerah, sementara pemerintah pusat berhemat miliaran rupiah dari kewajibannya.

Solusi dan Langkah ke Depan

• Advokasi kuota PBI APBN: Pemerintah Aceh perlu mengadvokasi warganya untuk masuk dalam kuota PBI APBN, daripada membayar iuran dengan dana sendiri.
• Verifikasi dan pemadanan data: Menggunakan aplikasi Cek Bansos dan sistem SIKS-NG untuk mengusulkan warga miskin yang tidak terdata.
• Evaluasi total: Memanfaatkan momentum revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk menentukan kelanjutan dana Otsus pasca 2027.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dana Otsus dapat digunakan untuk tujuan utama, yaitu percepatan pembangunan Aceh, bukan untuk membayar "utang" jaminan sosial yang seharusnya ditagih kepada negara.