: Warga Aceh Khawatir: Potensi Dicabutnya JKA Ancam Akses Kesehatan

AJMI mendukung rekomendasi DPRA untuk mencabut Pergub Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), menyebutnya sebagai koreksi atas kebijakan yang tidak sesuai dengan situasi pasca bencana. Menurut Kadiv Kampanye AJMI, M. Hakim Budian, langkah ini justru akan memperbesar beban masyarakat, terutama kelompok rentan dan kelas menengah yang sangat bergantung pada jaminan kesehatan.

Dampak Sosial dan Ekonomi bagi Warga Aceh

• Pencabutan Pergub JKA berpotensi mengurangi akses layanan kesehatan untuk ribuan keluarga Aceh yang bergantung pada jaminan tersebut.
• Kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga kurang mampu menjadi yang paling terdampak langsung.
• Kurangnya transparansi dalam pengalokan anggaran JKA menimbulkan risiko penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
• AJMI menekankan bahwa kejelasan penggunaan dana adalah kunci untuk mencegah krisis kepercayaan yang lebih luas.
• Pemerintah Aceh diminta segera menjelaskan rencana pengalihan dana, termasuk tujuan, jumlah, dan dasar hukum.
• Jika tidak diantisipasi, perubahan kebijakan bisa berdampak jangka panjang pada hasil kesehatan dan stabilitas sosial di Aceh.