Sengketa tanah menjadi isu utama yang dilaporkan masyarakat Aceh melalui pos bantuan hukum desa (posbankumdes). Data dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh menunjukkan bahwa sebanyak 36 kasus sengketa tanah tercatat pada periode Januari hingga Maret 2026. Hal ini mencerminkan masih kuatnya persoalan kepemilikan dan administrasi lahan di tingkat masyarakat desa.

Posbankumdes hadir sebagai pintu pertama bagi masyarakat untuk mendapatkan akses keadilan tanpa harus berhadapan dengan proses hukum yang kompleks. Keberadaan posbankumdes tidak hanya berfungsi sebagai tempat konsultasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi hukum bagi masyarakat.

Data Kasus di Posbankumdes

• Sengketa tanah: 36 kasus
• Perceraian muslim dan perjanjian: 27 kasus
• Penganiayaan: 24 kasus
• Gangguan kamtibmas: 19 kasus
• Warisan: 18 kasus
• Pencurian: 12 kasus

Posbankumdes Teraktif

• Posbankum PB Teungoh, Langsa Barat, Kota Langsa: 16 laporan
• Posbankum Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa: 15 laporan
• Posbankum Suak Ribee, Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat: 14 laporan

Dampak Posbankumdes

Keberadaan posbankumdes telah memberikan dampak nyata dalam mengurangi potensi eskalasi konflik di masyarakat, terutama di tingkat desa atau gampong. Dengan adanya pendampingan hukum yang mudah diakses, masyarakat tidak lagi langsung membawa persoalan ke ranah litigasi. Ini berdampak positif terhadap stabilitas sosial di desa.

Masyarakat mulai sadar pentingnya penyelesaian hukum yang tepat, menandakan meningkatnya kepercayaan publik terhadap layanan bantuan hukum di desa. Posbankumdes menjadi bagian dari ekosistem pembinaan hukum di desa, membantu mencegah konflik sejak dini dan memperkuat literasi hukum masyarakat.