Tentara Nasional Indonesia (TNI) menunjukkan respons cepat dalam menangani kasus penganiayaan terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Langkah ini diapresiasi sebagai bentuk komitmen institusi terhadap disiplin internal dan akuntabilitas publik. Respons cepat TNI mencerminkan kesadaran bahwa kekuatan sejati tidak hanya terletak pada senjata, tetapi juga pada kepercayaan publik.

Dalam beberapa tahun terakhir, TNI menunjukkan pola yang relatif konsisten dalam menangani pelanggaran yang melibatkan anggotanya. Institusi militer ini tidak menutup-nutupi pelanggaran, tidak melindungi oknum, dan membuka ruang bagi proses hukum berjalan. Hal ini menjadi indikator penting bahwa reformasi internal di tubuh TNI telah mengakar dalam praktik kelembagaan.

Respons TNI vs. Polri

• Respons Cepat TNI: TNI bertindak cepat, transparan, dan terbuka terhadap proses hukum dalam kasus penganiayaan Andrie Yunus. Langkah ini menunjukkan komitmen TNI terhadap disiplin internal dan akuntabilitas publik.
• Kasus Polri yang Belum Tuntas: Kasus pelanggaran HAM dalam peristiwa KM 50, tragedi Kanjuruhan, dan kasus kekerasan di Tual masih menyisakan pertanyaan mendasar terkait transparansi, akuntabilitas, dan kecepatan pengungkapan.
• Dimensi Strategis: Respons cepat TNI memiliki dimensi strategis dalam konteks persepsi, di mana narasi institusi dibangun melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan.

Implikasi terhadap Stabilitas Nasional

• Kepercayaan Publik: Kecepatan dan transparansi dalam penanganan kasus memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas nasional. Ketika publik merasa bahwa hukum ditegakkan secara adil dan terbuka, potensi konflik horizontal maupun distrust terhadap negara dapat diminimalisir.
• Tantangan bagi Polri: Polri dituntut untuk menunjukkan komitmen yang sama bahkan lebih dalam mengungkap kasus-kasus besar yang menjadi perhatian publik. Kejujuran, kecepatan, dan transparansi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan dalam era demokrasi yang semakin matang.

Reformasi dan Akuntabilitas

• Reformasi Internal TNI: Reformasi internal di tubuh TNI yang telah berlangsung sejak era pasca-reformasi tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi mulai mengakar dalam praktik kelembagaan.
• Reformasi Kultural Polri: Polri memiliki kapasitas dan instrumen yang memadai untuk melakukan penegakan hukum secara profesional dan transparan. Namun, tantangan utamanya terletak pada konsistensi implementasi dan keberanian institusional untuk menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan korporasi internal.

Respons TNI dalam kasus ini seharusnya menjadi momentum untuk mendorong standar baru dalam penegakan hukum nasional. Kejujuran, kecepatan, dan transparansi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan dalam era demokrasi yang semakin matang.