Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Langsa, Melvita Sari, mendesak tim satgas dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mempercepat penanganan bantuan pascabanjir hidrometeorologi di Kota Langsa. Desakan ini disampaikan usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama tim satgas dan OPD terkait penanganan pascabanjir, Rabu malam, 25 Maret 2026.

Melvita menyoroti lambannya proses survei dan verifikasi di lapangan yang berpotensi memperbesar ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya sistem kerja yang jelas, terukur, dan tidak berbelit untuk menjawab keresahan warga terdampak.

Desakan untuk Percepatan Bantuan

• Lambannya proses survei dan verifikasi dinilai memperbesar ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.
• Sistem kerja yang jelas dan prosedural diperlukan untuk mempercepat penanganan bantuan pascabanjir.
• Keterbukaan informasi menjadi penting agar tidak muncul spekulasi liar di tengah masyarakat terkait lambannya realisasi bantuan.

Pentingnya Koordinasi dan Keterbukaan

Melvita juga meminta tim satgas rutin melaporkan perkembangan penanganan kepada DPRK agar lembaga legislatif dapat ikut menjelaskan kondisi riil kepada masyarakat. Ia menekankan bahwa masyarakat perlu mengetahui informasi akurat terkait bantuan pascabanjir yang bersumber dari media resmi Pemko Langsa.

Desakan ini menjadi sinyal bahwa DPRK mulai memberi tekanan serius terhadap pola kerja satgas pascabanjir yang dinilai belum menunjukkan percepatan signifikan, padahal warga terdampak masih menunggu kepastian bantuan rumah, bantuan ekonomi, hingga jatah hidup.