Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Martini, mendesak Pemerintah Aceh untuk membuka secara transparan dokumen Pokok Pikiran (Pokir) dewan kepada publik. Ia juga menolak adanya pemotongan anggaran Pokir yang dinilai sudah terbatas dan tidak mencukupi kebutuhan masyarakat.

Menurut Martini, alokasi Pokir yang diterimanya sebesar Rp 4 miliar masih jauh dari cukup. Rinciannya, Rp 3,5 miliar dialokasikan untuk pembangunan masjid, Rp 300 juta untuk sekolah, dan Rp 200 juta untuk dayah. Ia menekankan bahwa Pokir merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses yang memiliki dasar hukum kuat.

Desakan Transparansi dan Penolakan Pemotongan Anggaran

• Transparansi Pokir: Martini meminta pemerintah membuka data secara terbuka guna meluruskan persepsi publik yang sering menganggap penanganan bencana tidak selesai karena dimakan Pokir DPRA.

• Penolakan Pemotongan: Ia menolak pemotongan anggaran Pokir yang dinilai sudah terbatas dan tidak mampu mengakomodir aspirasi masyarakat.

• Realisasi Aspirasi Masyarakat: Martini berharap pengelolaan Pokir ke depan dilakukan secara transparan dan tepat sasaran, sehingga benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Pentingnya Pokir bagi Masyarakat Aceh

• Dasar Hukum Kuat: Pokir merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses yang dilindungi undang-undang.

• Kebutuhan Masyarakat: Alokasi Pokir yang diterima masih jauh dari cukup untuk menjawab kebutuhan masyarakat, terutama dalam pembangunan masjid, sekolah, dan dayah.

• Kesalahpahaman Publik: Martini membantah isu pembengkakan Pokir dan menekankan perlunya pengelolaan yang tepat sasaran untuk menghindari kesalahpahaman publik.