Warga Langsa Desak Kejari Tuntaskan Kasus Korupsi Dana Bencana

Puluhan warga Kota Langsa yang tergabung dalam Gerakan Bersama Rakyat Anti Korupsi (Gebrak) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Langsa, Rabu (8/4/2026). Massa menuntut penuntasan sejumlah kasus korupsi yang dinilai mangkrak, termasuk dugaan penyimpangan dana penanganan bencana banjir 2025 dan pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Langsa, Fadli Setiawan, menyambut aspirasi tersebut dan menjelaskan bahwa setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur. Ia juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan bukti-bukti korupsi yang dimiliki.

Tuntutan Massa

• Penuntasan kasus korupsi yang mangkrak di Kota Langsa.
• Audit dana penanganan bencana banjir 2025.
• Penyelidikan dugaan korupsi pengadaan TIK di Dinas Pendidikan.
• Penuntasan indikasi korupsi penggunaan dana DID dan pengadaan excavator di Dinas Pangan Pertanian.

Tanggapan Kejari

• Fadli Setiawan menjelaskan bahwa penanganan kasus korupsi memerlukan tahapan proses yang berbeda-beda.
• Kejari membuka pintu bagi siapa saja yang memiliki bukti korupsi untuk melaporkannya.
• Audit dana bencana bukan wewenang Kejari, melainkan tugas Inspektorat, BPK, atau BPKP.

Aksi ini mencerminkan keprihatinan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik di Aceh, terutama pasca-bencana.