Pemerintah Aceh akan memberlakukan pembatasan terhadap penerima program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) mulai 1 Mei 2026. Kebijakan ini membuat sebagian kelompok masyarakat dengan kategori ekonomi tertentu untuk beralih ke jaminan kesehatan mandiri. Perubahan ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang JKA.

Kebijakan ini diambil akibat tekanan beban fiskal daerah, menyusul anjloknya dana Otonomi Khusus (Otsus) hingga 50 persen. Hanya golongan Desil 6 dan 7 yang akan ditanggung oleh Pemerintah Aceh dengan menggunakan JKA. Sementara untuk masyarakat yang masuk kategori Desil 8, 9, dan 10 mulai 1 Mei 2026 tidak lagi ditanggung JKA.

Dampak Kebijakan Baru

• Desil 6 dan 7: Masih ditanggung oleh JKA.
• Desil 8, 9, dan 10: Harus beralih ke BPJS mandiri.
• Kasus Medis Serius: Masih ditanggung JKA tanpa memandang desil.

Langkah yang Harus Diambil

• Cek Status Desil: Masyarakat diimbau untuk segera mengecek status ekonomi mereka melalui laman resmi Pemerintah Aceh.
• Persiapan Anggaran: Bagi yang masuk Desil 8-10, siapkan anggaran untuk iuran BPJS mandiri.

Masa Transisi

Pemerintah Aceh memberikan masa transisi selama tiga bulan melalui tahap sosialisasi sebelum kebijakan ini resmi diberlakukan pada awal Mei mendatang.