Pengamat kebijakan publik, Nasrul Zaman, memperingatkan Partai Aceh tentang potensi degradasi kepercayaan publik akibat penghentian layanan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) bagi masyarakat Desil 8, 9, dan 10. Kebijakan ini dinilai berisiko menghancurkan reputasi politik Partai Aceh, terutama pemimpinnya, Muzakir Manaf.

Nasrul menilai kebijakan yang dituangkan dalam Pergub No. 2 Tahun 2026 sebagai langkah berisiko yang dapat menghancurkan reputasi politik pimpinan partai. Ia khawatir para birokrat hanya bekerja di balik meja tanpa merasakan denyut nadi perjuangan rakyat.

Dampak Kebijakan JKA

• Penghentian layanan JKA bagi masyarakat Desil 8, 9, dan 10.
• Potensi degradasi kepercayaan publik terhadap Partai Aceh.
• Ancaman eksistensial bagi partai dan pemimpinnya, Muzakir Manaf.
• Prediksi gelombang demonstrasi besar jika kebijakan dipaksakan.

Saran Pengamat

• Pembatalan Pergub No. 2 Tahun 2026 untuk mengembalikan hak kesehatan seluruh lapisan masyarakat.
• Pengalihan anggaran belanja daerah yang dianggap mubazir, seperti biaya perjalanan dinas pejabat dan belanja operasional kantor yang berlebihan.
• Muzakir Manaf diharapkan menunjukkan kedaulatannya sebagai pemimpin dengan tidak membiarkan kebijakan daerah didikte sepenuhnya oleh kepentingan birokrasi teknokratis.