Pengamat kebijakan publik, Nasrul Zaman, meminta Pemerintah Aceh memprioritaskan anggaran untuk program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dengan memangkas proyek-proyek yang dinilai tidak penting. Ia menekankan bahwa JKA harus tetap ada dan tidak ada alasan bagi pemerintah untuk mengurangi atau membatasi program tersebut.
Nasrul menilai ruang fiskal Aceh masih cukup besar jika pengelolaan anggaran dilakukan dengan tepat. Ia juga menyorot penggunaan indikator desil sebagai dasar pembatasan JKA yang dinilai tidak tepat dan berbahaya.
Pentingnya JKA bagi Masyarakat Aceh
- JKA memberikan rasa aman bagi masyarakat untuk bekerja dan berusaha.
- Anggaran untuk JKA masih tersedia dalam APBA, sehingga tidak ada alasan untuk menguranginya.
- Sumatera Utara dinilai mampu menjalankan program serupa meski tanpa dana otonomi khusus.
Nasrul juga mengingatkan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) agar tidak bermain-main dengan anggaran yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Ia menekankan bahwa JKA tidak hanya penting dari sisi kesehatan, tetapi juga dampaknya terhadap perekonomian masyarakat.
Baca Artikel di Sumber Asli
Dapatkan informasi lengkap dari kanal terpercaya.
Populer Pekan Ini
Semua BeritaWarga Aceh Tamiang alami pemadaman listrik akibat pencurian kabel SKTM
Jaringan listrik di Aceh Tamiang mengalami gangguan akibat maraknya pencurian saluran kabel tegangan menengah (SKTM).
Warga Aceh Tengah Merasa Diberi Kepedulian Melalui Bantuan Daging Presiden
ACEH TENGAH — Seekor sapi limosin berbobot 824 kilogram bantuan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, disembelih di halaman Masjid...
:null} Please provide JSON only. Let's produce final JSON with Title as string, etc. Ensure proper JSON escaping for markdown string (need to escape newlines?). We'll include markdown as a string with
BENER MERIAH — Enam bulan setelah banjir bandang memutus akses nasional Takengon–Bireuen, warga Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten...
Masyarakat Aceh Khawatir Tenang Saat Otsus Naik Menjadi 2,5% DAU
Baleg DPR RI resmi menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) menjadi RUU


Diskusi Hangat
0 Kontribusi Komunitas
Suara Anda Sangat Berarti
Jadilah pionir dalam diskusi ini.