Pemerintah Aceh kembali menunjukkan komitmennya dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel. Pada tahun 2025, realisasi pendapatan mencapai Rp10,69 triliun atau 100,07 persen, sementara realisasi belanja sebesar Rp10,65 triliun atau 95,42 persen dari target yang ditetapkan. Hal ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan pengelolaan keuangan yang baik demi pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Pemerintah Aceh juga telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama sepuluh tahun berturut-turut sejak 2015 hingga 2024. Capaian ini menjadi dorongan untuk terus menjaga integritas dan kualitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas

• Pemerintah Aceh menyerahkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 kepada BPK RI Perwakilan Aceh.
• Realisasi pendapatan tahun 2025 mencapai Rp10,69 triliun atau 100,07 persen.
• Realisasi belanja sebesar Rp10,65 triliun atau 95,42 persen dari target.
• Opini WTP dari BPK RI telah diraih selama sepuluh tahun berturut-turut.

Proses Pemeriksaan dan Harapan ke Depan

• BPK RI akan memulai pemeriksaan laporan keuangan pada 6 April 2026.
• Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dijadwalkan akan disampaikan paling lambat dua bulan setelah laporan keuangan diserahkan.
• Hasil pemeriksaan akan dipublikasikan melalui media lokal agar masyarakat turut mengetahui kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah Aceh berharap dapat kembali meraih opini WTP pada tahun ini dan terus menjaga integritas serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.