Pemerintah Aceh memangkas anggaran Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) 2026 dari Rp 913,3 miliar menjadi Rp 114 miliar. Pemangkasan ini dilakukan tanpa melibatkan pemerintah kabupaten/kota, yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan program JKA.

Pemerintah kabupaten, seperti Aceh Selatan, merasa tidak dilibatkan dalam proses pembahasan kebijakan strategis ini. Pemangkasan anggaran menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan layanan kesehatan masyarakat yang bergantung pada JKA.

Dampak Pemangkasan Anggaran JKA

• Anggaran JKA 2026 dipangkas dari Rp 913,3 miliar menjadi Rp 114 miliar.
• Pemerintah kabupaten/kota tidak dilibatkan dalam proses pembahasan kebijakan.
• Pemangkasan anggaran berpotensi menimbulkan persoalan di lapangan.
• Kemendagri merekomendasikan penambahan anggaran untuk menjamin keberlanjutan program JKA.

Kekhawatiran Masyarakat

• Masyarakat yang tidak lagi tercover sebagai peserta JKA berpotensi menyalahkan pemerintah kabupaten/kota.
• Keberlangsungan layanan kesehatan masyarakat yang bergantung pada JKA terancam.
• Pemerintah kabupaten/kota memiliki peran penting dalam validasi data peserta JKA.