Pemerintah berencana menerapkan kebijakan kerja dari rumah (WFH) selama satu hari dalam sepekan pada Maret 2026. Kebijakan ini bertujuan untuk efisiensi anggaran dan penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah ketegangan geopolitik global. Kebijakan ini masih menunggu arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto sebelum diumumkan secara resmi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa kebijakan ini telah mendapatkan persetujuan para menteri, namun pengumuman resminya akan dilakukan setelah ada instruksi dari Presiden. Kebijakan WFH tidak akan berlaku untuk semua sektor, hanya bidang pekerjaan tertentu yang memungkinkan kerja jarak jauh.

Dampak dan Pelaksanaan

• Efisiensi Anggaran: Kebijakan ini diharapkan dapat menekan konsumsi BBM dan menghemat anggaran pemerintah.
• Hari Pelaksanaan: Anggota DPR mengusulkan hari Rabu sebagai hari pelaksanaan WFH untuk meminimalkan potensi masyarakat memperpanjang libur.
• Sektor yang Terdampak: Sektor pelayanan publik, industri, dan perdagangan diperkirakan tidak termasuk dalam kebijakan WFH.
• Dampak ke ASN Aceh: ASN di Aceh akan terdampak oleh kebijakan ini, dengan hari pelaksanaan masih dalam kajian.

Pemerintah masih mengkaji berbagai aspek sebelum menetapkan hari pelaksanaan WFH secara resmi, termasuk dampaknya terhadap produktivitas, sektor usaha, serta pelayanan publik. Kebijakan ini diharapkan dapat berjalan efektif sekaligus tetap menjaga aktivitas ekonomi masyarakat.