Pengamat kebijakan publik, Nasrul Zaman, menyoroti fenomena yang ia sebut sebagai 'Sekda Berbaju Gubernur' dalam dinamika pemerintahan Aceh. Ia menilai adanya kecenderungan dominasi sekretaris daerah (Sekda) dalam peran strategis yang seharusnya menjadi kewenangan Wakil Gubernur Aceh.

Nasrul menyebutkan bahwa pola ini terlihat dalam beberapa agenda penting pemerintahan, seperti pelantikan pejabat, pengumuman 1 Syawal Idulfitri, rapat strategis dengan DPRA, hingga penyusunan draf surat keputusan rehabilitasi pascabencana. Ia khawatir hal ini dapat mengganggu prinsip kepemimpinan kolektif-kolegial dalam pemerintahan daerah.

Dampak Dominasi Sekda

• Minimnya Keterlibatan Wagub: Nasrul menyebut bahwa Wakil Gubernur Aceh minim terlibat dalam agenda-agenda penting pemerintahan.
• Potensi Kepemimpinan Bayangan: Dominasi birokrasi dalam ranah representatif dan strategis dapat menciptakan persepsi adanya 'kepemimpinan bayangan'.
• Gangguan Prinsip Kepemimpinan: Pola ini berpotensi mengganggu prinsip kepemimpinan kolektif-kolegial yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Rekomendasi Pengamat

• Penataan Kembali Tata Kelola: Nasrul mendorong Gubernur Aceh untuk menata kembali tata kelola pemerintahan agar sesuai koridor hukum dan prinsip akuntabilitas.
• Hindari Tumpang Tindih Kewenangan: Ia menyarankan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan antara pejabat politik dan birokrat karier.

Nasrul berharap bahwa dengan penataan kembali ini, fungsi dan peran pimpinan daerah dapat berjalan sesuai mandat yang diberikan oleh rakyat.