Penggunaan anggaran tambahan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 di Aceh harus difokuskan pada upaya pemulihan dan pencegahan bencana. Kemendagri mendorong percepatan proses melalui perubahan peraturan kepala daerah (perkada) tanpa pembahasan panjang di DPRD, namun tetap menjaga transparansi dan pengawasan ketat.

Dana TKD harus dialokasikan untuk pemulihan infrastruktur dasar, rumah warga, perlindungan kawasan rawan, serta sistem peringatan dini. Koordinasi antara Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota menjadi kunci untuk menghindari tumpang tindih program dan memastikan keadilan bagi masyarakat korban bencana.

Prioritas Penggunaan TKD 2026

• Pemulihan infrastruktur dasar: Rumah warga, jalan, dan fasilitas umum yang rusak akibat bencana.
• Sistem peringatan dini: Peningkatan kapasitas untuk mitigasi bencana di masa depan.
• Perlindungan kawasan rawan: Upaya pencegahan untuk mengurangi risiko bencana.
• Transparansi dan pengawasan: Publik berhak tahu ke mana dana dialokasikan dan siapa yang menerima manfaat.

Kemendagri juga mengingatkan bahwa kebutuhan daerah besar, sementara anggaran terbatas. Prioritas harus jelas dan tidak boleh terserap untuk kegiatan seremonial atau program yang tidak berkaitan langsung dengan pemulihan masyarakat. Aceh membutuhkan lebih dari sekadar anggaran; dibutuhkan keberanian menetapkan prioritas, disiplin dalam pengawasan, dan komitmen menjadikan setiap rupiah TKD sebagai investasi ketahanan bencana.