Pemerintah akan menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi mulai 1 April 2026 pukul 00.00 WIB. Kenaikan ini diprediksi mencapai 5-10 persen, mengikuti lonjakan harga minyak dunia yang kini mencapai 115 dolar AS per barel. Sementara itu, harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar tetap stabil di Rp10.000 dan Rp6.800 per liter.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa keputusan akhir masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memprioritaskan perlindungan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Namun, untuk BBM non-subsidi, harga akan mengikuti mekanisme pasar sesuai regulasi yang berlaku.

Dampak Kenaikan Harga BBM Non-Subsidi

• Kenaikan Harga: BBM non-subsidi seperti Pertamax, Pertamax Turbo, dan Dexlite diperkirakan naik 5-10 persen. Contohnya, Pertamax yang sebelumnya Rp11.800 per liter bisa naik menjadi Rp12.300 per liter.

• Tekanan Ekonomi: Lonjakan harga minyak dunia memberikan tekanan pada fiskal negara. Setiap kenaikan 1 dolar AS harga minyak berpotensi menambah beban APBN hingga Rp6,7 triliun.

• Dampak ke Warga Aceh: Meskipun BBM subsidi tetap stabil, kenaikan BBM non-subsidi dapat mempengaruhi biaya transportasi dan logistik di Aceh, terutama bagi pelaku UMKM dan masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi.

• Mekanisme Penyesuaian: Harga BBM non-subsidi ditentukan berdasarkan formula dalam Keputusan Menteri ESDM, yang mempertimbangkan harga acuan, nilai tukar rupiah, dan komponen pajak.

Langkah Pemerintah

• Stabilitas Harga: Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas harga BBM subsidi untuk melindungi daya beli masyarakat.

• Komunikasi Internasional: Bahlil meminta doa agar proses komunikasi internasional yang sedang dilakukan berjalan lancar, guna mengurangi dampak geopolitik global terhadap harga minyak.

• Pantauan Resmi: Masyarakat diimbau untuk memantau pengumuman resmi dari Pertamina melalui laman resmi mereka untuk mengetahui harga BBM di masing-masing wilayah.

Dengan kenaikan harga BBM non-subsidi, diharapkan masyarakat Aceh dapat mempersiapkan diri dan mengelola pengeluaran dengan lebih bijak. Pemerintah terus berupaya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi kepentingan masyarakat.