Di sudut sederhana Desa Matang Cengai, Kecamatan Langsa Timur, Nurhayati, 55 tahun, masih bertahan di rumah berdinding kulit bambu yang nyaris roboh dimakan usia. Atapnya rapuh, dindingnya renggang, dan lantainya lembab setelah banjir terakhir merendam kawasan itu. Sudah hampir lima tahun janda dua anak tersebut hidup dalam kondisi serba terbatas tanpa pernah tersentuh bantuan rumah dari pemerintah.

Sehari-hari, Nurhayati bekerja sebagai buruh kasar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam usia yang tidak lagi muda, ia tetap berjuang sendiri sambil berharap suatu hari bisa tinggal di rumah yang lebih layak. "Kalau hujan turun, air masuk dari celah dinding. Setelah banjir kemarin, isi rumah banyak yang rusak," ujar warga sekitar yang mengenal kondisi Nurhayati.

Polemik 41 Rumah Otsus

Kontras dengan kondisi itu, program bantuan 41 unit rumah layak huni dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh Tahun Anggaran 2025 di Kota Langsa justru kini menuai sorotan tajam. Anggaran lebih dari Rp4,2 miliar yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah diduga mengalir kepada pihak-pihak yang disebut dekat dengan lingkaran politik kekuasaan, termasuk tim sukses wali kota.

• Program tersebut tercatat dalam paket Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Dalam Wilayah Kota Langsa dengan total nilai kontrak Rp4.222.889.940 untuk 41 unit rumah.
• Berdasarkan dokumen proyek, pekerjaan dilakukan melalui kontrak Nomor 01/SP/PERKIM-PUPR/IX/2025, dikerjakan oleh CV Tanoh Mirah dengan pengawasan CV Mitra Konsorsium, dimulai pada 26 September 2025 dan selesai pada 24 Desember 2025.
• Jika dibagi rata, setiap unit rumah menelan anggaran sekitar Rp103 juta.