Pemerintah Aceh menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, yang mencerminkan capaian pembangunan dan tantangan yang dihadapi daerah. LKPJ ini menjadi bahan evaluasi bersama antara eksekutif dan legislatif untuk meningkatkan kualitas pembangunan Aceh ke depan.

Dalam laporan tersebut, Gubernur Aceh, Mualem, menyoroti sejumlah pencapaian penting, termasuk realisasi pendapatan daerah yang mencapai Rp10,69 triliun dan belanja daerah sebesar Rp10,61 triliun. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh juga meningkat dari 75,36 pada 2024 menjadi 76,23 pada 2025, sementara persentase penduduk miskin turun dari 14,23% menjadi 12,23%.

Capaian Pembangunan Aceh 2025

• Realisasi pendapatan daerah: Rp10,69 triliun (100,07% dari target)
• Realisasi belanja daerah: Rp10,61 triliun (95,07% dari target)
• IPM Aceh: Meningkat dari 75,36 menjadi 76,23
• Persentase penduduk miskin: Turun dari 14,23% menjadi 12,23%
• Tingkat pengangguran terbuka: Turun dari 5,75% menjadi 5,64%

Program Strategis untuk Kesejahteraan Masyarakat

Pemerintah Aceh telah melaksanakan berbagai program strategis, termasuk:

• Pembangunan rumah layak huni
• Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan
• Pemberian beasiswa bagi puluhan ribu siswa
• Pembiayaan jaminan kesehatan bagi lebih dari 1,7 juta jiwa masyarakat Aceh

Di sektor ekonomi, realisasi investasi mencapai lebih dari Rp9 triliun, dengan peningkatan aktivitas ekspor yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Mualem menegaskan bahwa seluruh program pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan pelayanan publik, pemberdayaan, dan peningkatan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Sinergi untuk Aceh yang Lebih Maju

Mualem mendorong seluruh pihak, khususnya DPR Aceh, untuk terus memperkuat sinergi melalui kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Tujuannya adalah mewujudkan Aceh yang lebih maju, Islami, dan berkelanjutan, dengan pengelolaan anggaran yang efektif dan akuntabel.